Korupsi : Pengertian, Dasar Hukum, Klasifikasi, dan Upaya Pemberantasannya

Pengertian Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang (negara atau perusahaan dan sebagainya) unruk keuntungan pribadi atau orang lain.

Perilaku korup menunjuk pada sikap suka menerima uang suap dan memakai kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Tap MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tap. MPR-RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah dan Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Klasifikasi Penyebab Terjadinya Perbuatan Korupsi

Secara garis besar ada dua kelompok (klasifikasi) pandangan mengenai penyebab korupsi, yaitu :

1. Faktor Manusia

Menurut faktor ini penyebab utama terjadinya korupsi karena faktor personil aparat, seperti :

Mentalitas aparat yang buruk
Kemampuan kerja aparat yang kurang memadai
Dari awal menjabat sudah punya niat mencari kekayaan bukannya prestasi kerja
Pendapatan aparat yang rendah
Kemiskinan keluarga

2. Faktor Lingkungan

Menurut pandangan kedua ini, sebab utama terjadinya korupsi karena faktor lingkungan yang kurang kondusif. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan politik, budaya, dan manajemen birokrasi seperti berikut :

Iklim politik yang dibangun dan dipertahankan berdasarkan jaringan dan loyalitas politik dengan imbalan material atau finansial atau kekuasaan (iklim politik patrimonial)
Budaya dimana penguasa cenderung menuntut upeti (sogokan) dari rakyat atau bawahannya dan rakyat atau bawahannya dengan sukarela memberikannya sebagai perwujudan kesetian kepada penguasa atau karena ada keuntungan untuk dirinya (bagi bawahannya agar dapat dipromosikan)
Manajemen kekuasaan yang memberi keleluasaan berlangsungnya praktik korupsi. Lebih dari itu, manajemen kekuasaan tersebut tidak melakukan upaya-upaya yang jelas dan tegas untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut (sistem kekuasaan kleptokrasi)

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dari pemberantasan korupsi di Indonesia, menunjuk dari berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah praktik korupsi. Upaya preventif ini antara lain meliputi :

Pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mempersempit peluang korupsi
Pembentukan lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, seperti KPK
Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka
Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara
Optimalisasi peran media massa sebagai lembaga kontrol para pejabat publik melalui opini anti korupsi
Peningkatan intensitas pengawasan oleh atasan

b. Upaya Represif

Upaya represif antara lain :

Penindakan para pelaku korupsi secara tegas tanpa deskriminasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Penindakan secara tegas dan konsisten
Pemberian hukuman secara sosial dalam bentuk isolasi oleh masyarakat kepada para pelaku korupsi

Peranserta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Praktik KKN Dalam Penyelenggaraan Negara

Rule of Law, mencegah penguasa agar tidak sewenang-wenang baik dalam menggunakan ataupun mempertahankan kekuasaannya. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang besar dan otoriter apalagi hukumnya sangat lemah dapat diperjual belikan, maka praktek korupsi begitu mudah untuk dilaksanakan oleh para pejabatnya.

Penyalahgunaan kekuasaan itu umumnya didorong oleh nafsu, kepentingan pribadi, gengsi (harga diri atau prestise), dan ambisi pribadi sang penguasa atau orang-orang yang disekitarnya. Dalam hal ini hukum dan penegak hukum menjadi amat penting bahkan bagi penguasa yang sangat baik sekalipun.

Alasannya, kekuatan moral sang penguasa yang baik itu akan diperkuat oleh kekuatan penekan dari luar dalam wujud hukum yang bersifat baik.

Akibat dari KKN

Praktik korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, lembaga negara dan pejabat yang lainnya jelas merugikan negara dan masyarakat, kerugian itu bersifat ekonomi, sosial politik dan budaya.

1. Kerugian Ekonomi

Dari sisi ekonomi, korupsi akan mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut :

Pembengkakan anggaran negara, baik pusat maupun daerah
Hilang dan berkurangnya keuangan negara dalam jumlah besar
Menurunnya kepercayaan investor dengan akibat penundaan, pembatalan, atau bahkan penarikan modal yang telah ditanamkan untuk ditanam di luar negeri
Terganggunya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi
Terjadinya tingkat ekonomi biaya tinggi
Tidak efektifnya investasi pemerintah, karena banyak proyek menjadi tertunda, macet atau bahkan gagal sama sekali
Menurunnya kualitas proyek
Ketidakstabilan ekonomi makro
Inflansi semakin tinggi
Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin tidak menentu
Harga barang import melambung tinggi
Harga kebutuhan pokok rakyat semakin tidak terjangkau rakyat kelas bawah

2. Kerugian Sosial Politik

Dilihat dari sisi sosial politik, korupsi akan mengakibatkan berbagai kerugian seperti :

Ketidakmampuan berbagai kebijakan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Alasannya, kebijakan itu dibuat bukannya berdasarkan kepentingan masyarakat, melainkan atas dasar persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.
Munculnya berbagai kebijakan yang justru membebani masyarakat
Merosotnya kewibawaan pemerintah di mata rakyat, dengan akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Diabaikannya aspirasi masyarakat
Rusaknya berbagai norma dan mekanisme pemerintah yang baik
Terhambatnya rekrutmen para pejabat publik yang bersih, profesional dan berkompeten
Maraknya kekerasan politik
Terjadi berbagai pemberontakan, teror dan benturan sosial antar kelompok agama dan suku di beberapa daerah

3. Kerugian Budaya

Dilihat dari segi budaya, korupsi akan mengakibatkan berbagai kerugian seperti berikut :

Kurang dihargainya integritas dan profesionalisme dikalangan masyarakat
Terwujudnya iklim sosial yang tidak kondusif bagi tumbuhnya kemandirian dan kreativitas
Tumbuh suburnya pola hidup konsumtif serta mentalitas hidup suka potong kompas atau jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan
Tumbuh suburnya budaya suap atau amplop
Suburnya kemunafikan atau kepura-puraan
Rusaknya moralitas masyarakat
Maraknya premanisme dan kekerasan yang terorganisir

Macam-Macam Gerakan atau Organisasi Anti Korupsi

Kontrol sosial pencegah KKN oleh masyarakat diantaranya :

a. Kontrol sosial organisasi masyarakat (Organized Civil Society Social Control)

Kontrol seperti ini dilaksanakan oleh berbagai kelompok penekan yang tergabung dalam berbagai organisasi non pemerintah. Organisasi tersebut melakukan pemantauan diberbagai bidang penyelenggaraan negara, antara lain sebagai pemantau pemerintah disebut Government Watch, pemantau parlemen disebut Parliement Watch, pemantau korupsi disebut Corruption Watch, pemantau lembaga peradilan disebut Judicial Watch, pemantau kepolisian disebut Police Watch, pemantau demokrasi disebut Democracy Watch.

Contoh organisasi kontrol sosial diantaranya:

Kontrol yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW)
Kontrol yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

b. Kontrol sosial masyarakat bersama media massa (Civil Society Mass Media Sosial Control)

Kontrol sosial seperti ini dilakukan oleh warga bersama dengan pers melalui pembentukan opini publik. Kontrol seperti ini pada hakikatnya merupakan inisiatif masyarakat. Contoh :

Masyarakat menulis dalam berita koran mengenai kinerja pejabat dalam surat pembaca
Pendapat masyarakat terhadap kinerja suatu pejabat pemerintahan dalam interaksi di Radio atau di Televisi

c. Kontrol sosial media massa (Mass Media Social Control)

Kontrol sosial seperti ini dilakukan oleh media elektronik dan media cetak, contoh :

Penyebarluasan berita melalui koran, radio, televisi, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dijatuhi hukuman
Menayangkan siaran langsung perkara pidana korupsi di televisi dalam proses peradilan
Penyebarluasan berita tentang pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan korupsi yang melarikan diri dari kejaran penegak hukum
Laporan investigasi melalui media

d. Kontrol sosial langsung dan terbuka oleh masyarakat (Straight Transparant Social Control)

Kontrol sosial ini dilakukan oleh masyarakat secara langsung dan terbuka. Biasanya dilakukan melalui suatu gerakan massa dalam jumlah banyak dengan bentuk demonstrasi ditempat terbuka, penyampaian petisi, protes, kampanye yang ditujukan langsung kepada lembaga atau pejabat tertentu.

Contoh : unjuk rasa para mahasiswa dan pelajar di depan gedung kejaksaan atau depan gedung DPRD, DPR

Kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga atau komisi bentukan pemerintah

Kontrol sosial berlembaga (Institutionalized social control) meliputi :

Melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Melalui Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
KPKPN merupakan lembaga bentukan pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 28 tahun 1999 KPKPN berfungsi mencegah praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, dalam menjalankan tugasnya KPKPN dapat berkerjasama dengan lembaga penegak hukum baik dalam maupun luar negeri.

Qoroa.ID